Tanggapan Terhadap Tulisan DR. Adian Husaini (Khilafah dan Demokrasi)

forkinroad copy

DR Adian Husaini, ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, membuat tulisan berjudul Khilafah dan Demokrasi, entah mungkin karena ramainya diskusi mengenai tema buletin Al Islam mengenai pilkada 9 Desember 2015.

Tulisan DR Adian Husaini pun mendapat tanggapan diantaranya dari Nopriadi Hermani, Ph.D yang tulisannya bisa dibaca disini, dan Arif bilah yang akan saya sajikan dibawah ini.

——————————

Oleh Arif Bilah

Sebuah istilah harusnya dimaknai sesuai dengan maksud pembuatnya, tak bisa seenaknya dipersepsi secara subjektif, paling tidak mesti dipahami berdasarkan umumnya pendapat ahli yg terkait dengan itu. Demokrasi jelas istilah barat dan mesti dipahami sebagaimana para ahli barat mendefinisikannya. Secara teoretis kedaulatan rakyat adalah inti demokrasi menurut mereka. Aspek lainnya hanya “pilar2”-nya seperti kebebasan, HAM, keterbukaan, dll.

Demikian pula istilah teokrasi. Jika demokrasi identik dengan “pemerintahan rakyat” maka teokrasi identik dengan “pemerintahan tuhan”. Dalam teokrasi kepala negara atau raja adalah “wakil tuhan” di bumi yg dianggap tidak mungkin salah. Apa yg dikehendaki oleh Adian Husaini barangkali Khilafah identik dengan pemerintahan “teodemokrasi”. Andai ini yg dikehendaki, jelas keliru.

Pertama: Istilah “teodemokrasi” adalah istilah yg “contradictio in terminis”, istilah yg saling menegasikan. Kedaulatan tuhan (teokrasi) tentu menegasikan kedaulatan manusia (demokrasi) dn sbaliknya.

Kedua: kita tentu tidak bisa mengambil demokrasi dari sisi “kekuasaan”-nya saja, sementara aspek “kedaulatan”-nya dicampakkan. Jika ini terjadi, tentu bukan demokrasi lagi. Karena itu, saat dalam Khilafah kekuasan di tangan rakyat, bukan berarti Khilafah mengambil salah satu unsur demokrasi. Demikian pula saat dalam Khilafah kedaulatan ada di tangan tuhan (Allah), bukan pula berarti Khilafah mengambil unsur dari teokrasi karena faktanya Khilafah adalah pemerintahan “basyariyyah” (manusia) yg penguasanya bisa salah shingga butuh dikontrol dan dikoreksi, ini tentu beda dengan teokrasi yg menganggap raja tak prnah salah karena ia wakil tuhan yg tak pernah salah. Bahkan pula, Hanzhalah ibn ar-Rabi ra. (Sahabat Nabi saw sekaligus sekretaris beliau) menyebutkan bahwa tanpa khilafah umat bisa hina dan sesat seperti yahudi dan nasrani (Ath-Thabari, Tarikh ath-Thabari, hlm. 776).

Ketiga: semangat “islamisasi” tentu tidak akan selesai dengan “mempreteli” unsur-unsur baku sesuatu yg ingin diislamisasikan karena pasti akan rancu. Demokrasi dan teokrasi atau gabungan keduanya tentu tak akan benar2 islami hanya dengan mempreteli unsur2nya yg tidak islami dan menambahkan warna islam di dalamnya. Lagipula, mengklaim demokrasi hanya haram “lighayrihi” dan bukan “lidzatihi” juga debatable. Bagaimana, misalnya, mengislamisasi “kedaulatan rakyat” (yg berarti hak membuat hukum ada di tangan manusia) yg menjadi inti dalam demokrasi? Ini sama saja dengan “mencuci” (maaf) kotoran manusia dengan air yg tak akan pernah bisa menjadikannya suci. Faktanya, dalam sistem Khilafah, Khalifah hanya berhak menggali hukum dari Alquran dan assunnah lewat ijtihad yg sahih, atau mengadopsi hukum Allah yg sudah ada, bukan membuat hukum. “Menggali hukum” tentu berbeda dengan “membuat hukum’.

Bagus juga jadi bahan renungan: Imam Taqiyuddin Abu Bakr al-Hishni (ulama sunni) dalam kitabnya Kifayatul Akhyar (hlm. 242), bahwa menurut para ulama, istighfar yg disertai di antaranya dengan pembiaran terhadap ketiadaan pelaksanaan hudud adalah dosa besar yg mengundang murka Allah. Ini, kata para ulama, adalah sifat yahudi yg dicela oleh Allah karena sama saja dengan melecehkan Allah. Bahkan para ulama menyebut istighfar semacam ini sebagai suatu dosa (Lihat: Kifayatul Akhyar, hlm 242). Padahal hudud–dan banyak hukum lain–tidak akan bisa ditegakkan kecuali dalam sistem Khilafah.

Seharusnya kita tidak boleh terjebak dalam sikap “skripturalistik” atau “literalistik” sebagaimana kaum liberal. Jangan mentang2 tidak ada secara tekstual sabda nabi saw, “mari kita dirikan negara, agar kita jaya”, lalu dianggap tidak wajib mendirikan negara islam/khilafah. Itu juga sama sj dg menafikan banyak pendapat (bahkan ijmak) ulama trkait kewajiban khilafah. Apakah kita lebih hebat daripada imam Alqurthubi, misalnya, yg bahkan menjadikan ayat “inni jaa’ilun fil ardhi khalifah” sebagai dalil tentang kewajiban mendirikan Khilafah? Bahkan apakah kita lebih hebat daripada para sahabat yg lebih mendahulukan pemilihan dan pengangkatan Khalifah seraya menunda pemakaman jenazah Rasulullah saw?

Fakta sikap sahabat ini, menurut imam Al-khaththabi (ulama sunni) menunjukkan khilafah itu wajib (al-khaththabi, tharh at-tatsrib fi syarh at-taqrib, VIII/75)
Bahkan Imam Muhammad bin Ahmad as-Safarini al-Hambali dalam kitabnya Lawami’ al-Anwar (II/419) memandang Khilafah sebagai “min ahammil wajibat” (kewajiban paling penting), sama dengan pndpat Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani pndiri HT: juga sama dengan pendapat Ibn Hajar al-Haitami (ulama sunni), dalam kitabnya Ash-Shawa’iq al-Muhriqah (hlm 10), Imam Syamsuddin al-Ramli dlm kitabnya Ghayah al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan (hlm. 23), dan masih banyak lagi..

Justru karena masalah umat ini terlalu besar untuk diselesaikan oleh PKS, HTI, NU, MUHAMMADIYAH, DLL (bahkan andai semua organisasi itu brsatu), maka di situlah butuh negara, yakni khilafah, yg akan menyelesaikannya. Hanya negara Khilafah yg menerapkn syariah secara kaffah yg bisa mengatasi masalah freeport, ahmadiyah, LGBT, korupsi, penjarahan kekayaan alam milik rakyat oleh pihak asing, kemiskinan, pengangguran, seks bebas, dlsb..wallahu a’lam..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s